KlikBondowoso.Com - Kabupaten Bondowoso melakukan launching Universal Health Coverage (UHC) program Jaminan Kesehatan nasional.
Hal ini setelah 763.819 jiwa atau 95.18 persen masyarakatnya terdaftar sebagai peserta JKN. Total penduduk Kabupaten Bondowoso sebanyak 802.535 jiwa.
Terkait capaian UHC ini, Ketua DPRD Bondowoso H Ahmad Dhafir yang turut hadir memberi penjelasan lugas dan tegas.
Dijelaskan, proses UHC ini berawal dari kolaborasi Eksekutif dan Legislatif untuk kepentingan masyarakat.
"Setiap rupiah yang dibelanjakan oleh eksekutif untuk kepentingan masyarakat, harus dibahas dan disetujui DPRD," terang H. Ahmad Dhafir.
"Alhamdulillah DPRD dari awal sudah menyampaikan, sudah menyetujui tambahan alokasi anggaran untuk UHC," jelasnya.
Perlu diketahui, UHC ini membutuhkan alokasi anggaran APBD. Dan disetujui pada pengajuan APBD Perubahan pada tahun 2022.
"Kita tahu di masyarakat, tidak sedikit disaat sakit, punya KIS (namun) terblokir, sehingga tidak aktif. Dengan UHC ini secara otomatis KIS itu aktif," tegasnya.
Berikutnya, manfaat UHC ini kata H. Ahmad Dhafir, ketika masyarakat tidak punya KIS, namun masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), maka otomatis mereka mendapatkan layanan lesehatan secara gratis.
Manfaat berikutnya, untuk kartu BPJS Kesehatan yang tidak aktif, sekarang sudah secara otomatis bisa digunakan.
Sedangkan bagi warga yang kepesertaan BPJS Kesehatannya memakai jalur mandiri dan kartunya saat ini tidak aktif, dengan adanya UHC ini bisa langsung memanfaatkan layanan kesehatan.
"Kami meminta kepada Dinas Sosial dan Dispendukcapil untuk aktif melakukan pendataan KTP," terang Ketua DPRD H. Ahmad Dhafir.
Terpenting lagi, Dinsos dan Dispendukcapil juga harus melakukan pendataan bagi masyarakat yang sudah meninggal. Takutnya, ada yang terdaftar program KIS, namun sudah meninggal dunia.
Ketika tidak terlaporkan, maka dampaknya negara membayari masyarakat yang sudah meninggal tersebut.
"Kan lebih baik dialihkan untuk masyarakat yang belum terdaftar, sehingga semakin banyak yang mendapat manfaat," tegasnya.
Untuk update data, kata Ketua DPRD, pihaknya mengapresiasi berbagai program mendekatkan diri ke masyarakat yang dilakukan para pemimpin di Bondowoso.
Salah satunya adalah yang dilakukan Ketua Komisi I DPRD H Tohari yang menggelar program sehari bersama masyarakat.
Masyarakat terbantu dengan program tersebut. Karena ada pembenahan data. Bagi masyarakat tidak mampu yang belum masuk DTKS, maka bisa langsung diakomodir.
Sementara, Bupati Kabupaten Bondowoso, Drs. KH. Salwa Arifin mengatakan, dengan tercapaianya UHC, maka akan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama akses dan mutu layananya.
“Penguatan fasilitas kesehatan menjadi salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk menjaga kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya saat peluncuran UHC di Pendopo Bupati Bondowoso pada Selasa (11/10/2022).
Kiai Salwa menambahkan, untuk menjaga keberlangsungan UHC ini, peran dan fungsi pemangku kepentingan, pengusaha, desa, kecamatan dan perangkat daerah pengampu indicator pendukung harus terus menjaga dan menjamin agar tidak terjadi penurunan jumlah kepesertaan.
“Kerja sama dan kolaborasi yang baik perlu kita tingkatkan sesuai dengan kewenangan masing-masing agar UHC ini bisa terus berlanjut,” tambahnya.
Menurutnya, Kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah. Itu juga menjadi salah satu pilar pembangunan manusia untuk mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Masyarakat Bondowoso harus menjadi lebih sehat, dapat bekerja dengan optimal dan produktivitas tinggi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat bergotong royong membangun Bondowoso melesat lebih cepat” ungkap Salwa.***