Network
KlikBondowoso.Com - Di beberapa titik mencuat ihwal semrawutnya distribusi bantuan sosial sembilan bahan pokok (Bansos Sembako).
Misalnya saja, ada desa yang mendatangkan beras dan telor, ada kepala desa yang dianggap mengarahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Bansos Sembako di toko tertentu dan lain sebagainya.
Perlu diketahui, saat ini di Bondowoso, adalah distribusi Bansos Sembako dengan perantara PT Pos Indonesia. Untuk Januari, Februari dan Maret 2022.
Atas kesemrawutan distribusi itu, Komisi IV menganggap ada aturan yang terputus. Artinya tidak mengatur secara tuntas.
Ibarat kata, Bansos itu sebuah kereta, dan aturan itu rel nya, rel yang dibangun Kemensos RI, tidak sampai mengantarkan kereta ke stasiun.
"Kalau mengacu kepada Juknis Kemensos, diibaratkan daerah diberi rel untuk jalan kereta, namun jalurnya tidak sampai ke stasiun," terang Adi Kriesna, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso.
Dijelaskan, dengan skema penyaluran yang diatur oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Aturan itu tidak secara menyeluruh menyelesaikan persoalan distribusi.
Sehingga ada problem tentang penyalurannya. Sebab Petunjuk Teknis (Juknis), tidak memberikan tugas dan wewenang pada pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) untuk mengatur penyaluran Bantuan Sembako.
Baca Juga: Pemain Persib Berikan Dukungan Untuk Persija Jakarta, Hasil Tak Sesuai Harapan
