Network
KlikBondowoso.Com - Panitia Khusus (Pansus) Pencairan Honor TP2D (Tim Percepatan Pembangunan Daerah), memasuki masa pengambilan kesimpulan pada Rabu malam, 7 April 2022.
Kesimpulannya Pansus menilai Bupati Bondowoso melanggar produk hukumnya sendiri. Yaitu Perbup Nomor 49. Bahkan Memorandum of Understanding (MoU) dengan DPRD tidak dilaksanakan.
"DPRD Bondowoso sebenarnya tidak mempersoalkan anggaran TP2D itu besar kecilnya, tapi DPR mempermasalahkan terkait kepatuhan bupati pada produk regulasi yang sudah dibuat," terang Andi Hermanto, Ketua Pansus Pencairan Honor TP2D Bondowoso.
Karena pelanggaran tersebut Pansus merekomendasikan honor TP2D dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda), sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) P-APBD 2021.
Ternyata proses rapat Pansus pada Rabu malam 6 April 2022 berlangsung alot. Sebab ada silang pendapat antar aggota Pansus.
Khususnya perwakilan dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS.
H. Barri Sahlawi Zain, Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan, mengungkap alotnya pembahasan tesebut, yang berujung adanya aksi Walk Out (WO).
"Ada proses debatable, sama dengan Pansus TP2D jilid pertama," terang orang yang akrab disapa Ustadz Sahlawi tersebut.
Dijelaskan, adanya debatable itu terkait dengan fasilitasi gubernur melalui Biro Hukum tentang Perbup 49 tentag TP2D Tahun 2021.
