Network
Ia berharap di tahun 2023 ini penyaluran pupuk bersubsidi betul betul dikendalikan sesuai dengan kebutuhan petani.
"Jangan sampai jatah satu tahun begitu bulan 6 sudah ditebus habis. Kemudian kebutuhan dan jatah pupuk di bulan berikutnya sudah habis, jika itu terjadi lantas mau dapat dari mana. Ini pupuk bersubsidi jangan dijual bebas, kalau non subsidi silahkan terserah distributor dan kipas," imbuhnya.
Ia barharap pada Distributor, agar BUMDes juga difasilitasi, jika sudah siap modal menjadi kios untuk turut serta menjadi penyaluran pupuk bersubsidi.
"Karena BUMDes itu dikelola oleh desa dan keuntungannya membeli BBM lagi pada desa. Maka itu sangat baik ditindaklanjuti, namun terkait dengan penunjukan kios, itu tetap merupakan kewenangannya distributor," imbuhnya.
Selain itu, lanjut Ketua Ketua DPRD, Satu Desa Satu PPL, agar proses pendataan petani untuk kepentingan penyusunan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (E-RDKK) maksimal dan valid.
"Jangan sampai persoalan carut marut penyaluran pupuk bersubsidi ini terjadi kembali akibat ketidak validan E-RDKK. Seperti di E-RDKK nama petani muncul, tapi orangnya tidak ada," ujarnya.
Menurutnya, penataan data E-RDKK yang valid itu sangat penting untuk menjawab kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai dengan luasan lahan. Hal itu dapat dicapai apabila kelompok tani yang didampingi oleh PPL melakukan pendataan dengan serius.
Katanya, PPL juga harus memberikan solusi apabila ada nama petani yang belum masuk ke E-RDKK.
"PPL harus terus melakukan edukasi terhadap petani dan kelompok tani dalam memberikan pemahaman tentang 9 komoditas tanaman yang boleh menggunakan pupuk bersubsidi, pemahaman tentang kebutuhan pupuk sesuai dengan luasan lahan dan pemahaman tentang musim tanam, serta bertani yang baik," imbuhnya.***
