Pemerintahan Dubai Tak Lagi Gunakan Kertas, Hasilkan Efisiensi Jam Kerja dan Penghematan Anggaran

- 13 Desember 2021, 10:49 WIB
Pemerintahan Dubai Tak Lagi Gunakan Kertas, Hasilkan Efisiensi Jam Kerja dan Penghematan Anggaran
Pemerintahan Dubai Tak Lagi Gunakan Kertas, Hasilkan Efisiensi Jam Kerja dan Penghematan Anggaran /@dubai_airshow_official

KlikBondowoso.com - Dubai telah menjadi pemerintah pertama di dunia yang tidak lagi menggunakan kertas hingga 100 persen. Sebagaimana disampaikan Putra Mahkota Emirat Arab, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Menurut Putra Mahkota tanpa kertas, pemerintah Dubai mampu melakukan efisiensi pengeluaran. Diakuinya bahwa tanpa kertas dapat menghemat anggaran hingga 1,3 miliar Dirham atau sekira Rp5 triliun.

Tak hanya itu aksi tanpa kertas yang telah dilakukan pemerintah Dubai selama 2021 ini ternyata juga dapat mengurangi 14 juta jam kerja.

Saat ini di Dubai semua transaksi dan prosedur baik internal maupun eksternal di Pemerintah Dubai semua dicatat dan diolah secara digital. Sistem serba digital yang dimiliki Dubai dikelola dari platform layanan pemerintah digital yang komprehensif.

Baca Juga: Ingin Kenikmatan Hidup, Ucapkan Istighfar, Ustadz Adi Hidayat Jelaskan 7 Keutamaannya

"Pencapaian target ini menandai awal dari babak baru perjalanan Dubai untuk mendigitalkan kehidupan dalam segala aspeknya, sebuah perjalanan yang berakar pada inovasi, kreativitas, dan fokus pada masa depan," kata Sheikh Hamdan dalam sebuah pernyataan, Sabtu.

Aksi tanpa kertas dalam pemerintahan Dubai ini merupakan langkah inovatif dalam rangka mendigitalkan semua aspek kehidupan. Sehingga memperkuat status Dubai sebagai panutan dalam merancang layanan publik.

"Pencapaian ini juga memperkuat status Dubai sebagai modal digital terkemuka dunia dan statusnya sebagai panutan dalam merancang operasi dan layanan pemerintah yang meningkatkan kebahagiaan pelanggan," sambungnya, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Hindustan Times.

Negara lain seperti, AS, Inggris, Eropa, dan Kanada juga berencana untuk mendigitalkan operasi pemerintah dalam skala yang lebih besar. Bahkan yang mencakup prosedur pemerintah dan identifikasi warga negara. Namun, masih terkendala adanya pertimbangan mengenai kerentanannya terhadap serangan cyber.

Halaman:

Editor: N.A Pertiwi

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah