Network
KlikBondowoso.com - Evaluasi dua tahun kepemimpinan Jokowi pada periode kedua ini tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI sebagai partai oposisi pemerintah juga memberikan beberapa catatan.
Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mardani Ali Sera menyatakan bahwa kualitas kontrol bergantung pada kualitas gagasan dan kuantitas kursi di DPR.
Baca Juga: Cegah Penyebaran Covid-19 di Bondowoso, PKS Turut Laksanakan Vaksinasi
"Demokrasi itu esensi check dan balances. Dengan koalisi super gemuk, bisa membuat kualitas kontrol melemah, tapi PKS istiqomah di #KamiOposisi," katanya seperti dikutip dari akun twitter @MardaniAliSera kamis, 20 oktober 2021.
Menurutnya, kinerja pemerintah dalam hal penanganan pandemi memang membaik. Namun kekuatan fundamental ekonomi kita terkorbankan.
"Kekuatan fiskal kita mesti cepat recovery agar kembali normal dengan defisit maksimal di tiga persen," lanjutnya.
Mardani mengungkapkan bahwa riset AidData (lembaga riset keuangan di Amerika Serikat) memperkirakan Indonesia mempunyai hutang tersembunyi ke China sebesar 245 triliun untuk membiayai berbagai proyek besar pemerintah.
Baca Juga: PKS Bondowoso: Pembentukan TP2D Kabupaten Bondowoso Melanggar Tujuh Regulasi
"Sebagian besar merupakan pembiayaan pembangunan dalam program Belt and Road Initiative (BRI). Salah satunya kereta cepat Jakarta-Bandung yang menuai polemik," ungkapnya.
Dia mengingatkan bahwa perubahan sumber pendanaan ke kas negara tentu menimbulkan beban utang baru. Hal ini bisa menjadi bom waktu dan membahayakan ekonomi.
Selain tentang perekonomian nasional, ia juga menyinggung hastag #PercumaLaporPolisi yang sempat trending ditwitter.
"Terkait kinerja penegakan hukum yang melemah. Menurut survei, kepuasan publik menurun dari 65,6% (April) menjadi 59,4% (Oktober)," ungkapnya.
Baca Juga: DPD PKS Jember Dukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember
Menurutnya, banyaknya kasus pelanggaran hukum yang tidak diselesaikan secara layak bisa menjadi penyebabnya. Termasuk kasus polisi yang membanting mahasiswa di Tangerang beberapa waktu lalu.
Mardani juga menyayangkan sikap diamnya presiden Jokowi atas polemik TWK di KPK. Dan masih banyak yang mencadi catatan pada dua tahun kepemimpinan Jokowi. Ia berharap pemerintah selalu siap dan penuh kerelaan untuk bersungguh-sungguh mengurai dan menyelesaikan masalah tersebut.
"Tanpa kesungguhan, sejatinya tidak ada keberhasilan bagi seorang pemimpin," pungkasnya.***
