KlikBondowoso.Com - Kembali turun jalan. Itulah pernyataan resmi dari PC PMII Bondowoso.
Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bondowoso menilai tuntutan saat aksi di depan gedung DPRD dan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso soal carut marut pendistribusian pupuk bersubsidi belum terpenuhi.
Demonstrasi yang dilakukan PC PMIl Bondowoso pada 5 September 2022 lalu.
Berikutnya DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus). Keputusan pembentukan Pansus itu, digelar dalam Rapat Paripurna Intern pada Jumat 9 September 2022.
DPRD sepakat membentuk 'Penetapan Pansus Kelangkaan Pupuk'.
Namun ternyata langkah DPRD itu belum membuat puas aktivis PC PMII BOndowoso. PC PMII menilai, Pansus DPRD Bondowoso sampai saat ini progresnya masih belum jelas.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Firman Zah Ketua PC PMII Bondowoso, Jumat (16/9/2022).
Baca Juga: Mantan Pj Sekda Mundur dari Ketua PMI Bondowoso, Terungkap Alasannya
Firman mengatakan, setelah 11 hari pasca aksi demonstrasi tersebut, tidak ada pengungkapan kasus terhadap mafia pupuk bersubsidi, oknum kios dan distributor pupuk bersubsidi yang nakal oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) maupun Aparat Penegak Hukum (APH) di Bondowoso.
"Kami melihat, KP3 belum mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin pada oknum kios dan distributor yang nakal yang ditujukan pada produsen PT Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian, jika begitu artinya belum ada sikap dan langkah, bahkan kerja yang jelas dari KP3," kata Firman.
Padahal, lanjut Firman, dalam aksi tersebut, PC PMII Bondowoso mendesak untuk sesegera mungkin dengan tenggang waktu paling lama 7 x 24 jam ada pengungkapan kasus, sesuai tuntunan PMII agar menindak tegas para mafia-mafia pupuk bersubsidi, oknum kios dan distributor yang nakal.
"PC PMII menilai progres kinerja yang dilakukan oleh KP3 Bondowoso terkait solusi dan penanganan kelangkaan dan mahalnya pupuk bersubsidi masih tidak ada," imbuhnya.
Baca Juga: Selvy Kitty Bongkar Rahasia Bikin Puas Suami dan Jaga Keharmonisan Rumah Tangga
Tidak hanya itu, menurut Firman, PC PMII juga melihat Pansus DPRD Bondowoso tentang pupuk bersubsidi masih belum ada proses pemanggilan terhadap distributor, kios dan/atau komponen lain yang berhubungan dengan penyaluran pupuk bersubsidi.
Kata Firman, PC PMIl bersama petani se-Kabupaten Bondowoso dibuat menunggu atas ketegasan dari pemerintah dalam penyelesaian
permasalahan distribusi pupuk bersubsidi di Bondowoso.
Firman mengingatkan, jika persoalan carut marut pupuk bersubsidi ini masih mengambang dan tidak cepat ditindak oleh pemerintah dan APH, maka PC PMII Bondowoso bersama petani akan melakukan aksi besar besaran turun jalan kembali.
"Jika APH Bondowoso tidak mampu mengungkap kejahatan mafia pupuk, oknum kios dan dan distributor yang nakal, maka PC PMII akan melaporkan kepada pihak yang berwajib di tingkat Provinsi dan akan berkolaborasi dengan jejaring PKC PMII Jawa Timur untuk menyelesaikan sengkarut distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso," pungkasnya.***