Network
Namun pihaknya tidak bisa membendung adanya Pansus Pencairan Honor TP2D di DPRD.
"Pansus tetap berjalan. Karena itu sudah keputusan Banmus, dan itu menjadi hak politik temen temen di DPRD," terangnya.
"Cuma kami dari Fraksi PPP menyayangkan," jelasnya.
Pertama karena Pansus pastinya menambah beban anggaran. "Kenapa itu tidak dimanfaatkan ke hal hal yang urgen," urainya.
Dari Fraksi PP dan Demokrat, yang masuk dalam Pansus Pencairan Honor TP2D adalah H Barri Sahlawi Zain, H Syaiful Bahri dan Feri Firmansyah.
Sementara Ketua DPRD H Ahmad Dhafir menegaskan, pihaknya adalah Ketua DPRD, bukan Kepala DPRD.
"Kalau Kepala bersifat komando. Tugas Ketua DPRD, menghimpun dan menyimpulkan disaat rapat yang diikuti anggota DPRD," terangnya.
Dijelaskan, adanya Pansus TP2D bukan berasal dari Ketua DPRD, namun dari usulan Badan Musyawarah (Banmus).
Saat Banmus, Komisi III mendapat temuan terkait pelaksanaan pencairan honor TP2D yang tidak mengindahkan adalah Pansus TP2D yang sempat dibikin oleh DPRD.
"Dalam rapat semua sepakat diadakannya Pansus Pencairan Honor TP2D, tidak sampai vooting," terang Ketua DPRD H Ahmad Dhafir.
