Network
Baca Juga: Bambang Susantono Dipilih Jokowi Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara, Begini Profilnya
Dijelaskan, dalam Acara Pendidikan Pemahaman Politik Demokrasi pihaknya menerangkan sistem Demokrasi Pancasila yang dianut Oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yaitu Pemerintahan Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat.
“Artinya apa? Rakyat harus tahu dan turut serta dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di daerahnya,” terangnya.
“Silahkan jika mau melaporkan. Kalau masalah korupsi dan lain sebagainya, silahkan saya dipanggil. Dan harapan saya, ketika saya memberikan keterangan, saya akan meminta keterlibatan KPK. Agar pihak APH baik itu Kejaksaan, Kepolisian dan KPK segera dan mudah menindaklanjuti seluruh keterangan yang saya berikan. Dan semuanya akan saya sampaikan,” tegas Ahmad Dhafir.
Dengan adanya tanggapan itu, H. Ahmad Dhafir menengarai ini adalah upaya pengalihan isu.
“Yang saya sampaikan itu meminta kepada Sdr Samsul (H Samsul Hadi Merdeka), untuk segera melaporkan dugaan kongkalikong di DPRD kepada APH,” tegas H. Ahmad Dhafir.
“Karena yang dituduh oleh Sdr Samsul Hadi adalah Lembaga Negara sesuai dengan UU 23/2014 pasal 57, maka akan ditindaklanjuti dengan Banmus. Malam selasa besok akan ada rapat Banmus DPRD untuk membahas masalah ini,” jelasnya lebih lanjut.
Baca Juga: Kasat Resnarkoba Bondowoso Berganti, Penggantinya Adalah Tim Penangkapan Kanjeng Dimas Taat Pribadi
Ahmad Dhafir menambahkan, apa yang disampaikan, salah satunya juga karena ada pemberitaan dari wabup, yang menyatakan bahwa Bondowoso ini, marak jual beli jabatan.
