KlikBondowoso.com - Perubahan iklim menjadi agenda baru para petinggi dunia. Salah satu yang sedang digalakkan terkait penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara.
Menanggapi hal tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia dapat menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap hingga 2040.
Hal ini bisa lebih mudah direalisasikan jika Indonesia mendapat sokongan keuangan yang cukup dari masyarakat internasional. Hal ini disampaikan pada saat Konferensi Perubahan Iklim PBB ke26 (COP26) di Glasgow, Skotlandia pada Rabu, 3 November 2021.
Sri Mulyani menuturkan bahwa ada rencana Indonesia untuk beralih ke energi yang lebih bersih, dengan penghapusan batu bara sebagai isu utama.
"Kalau kami mau majukan sampai 2040, kami perlu dana untuk menghentikan penggunaan batu bara lebih awal dan untuk membangun kapasitas baru energi terbarukan," kata Sri Mulyani, dikutip KlikBondowoso melalui Pikiran-Rakyat.com dari Reuters pada Kamis, 4 November 2021.
Sri Mulyani menyatakan dirinya akan menghitung biaya yang diperlukan jika memang Pembangkit listrik tenaga batu bara harus dihentikan.
Baca Juga: CEK FAKTA: Air Hujan Bisa Sembuhkan Penyakit Fisik dan Non Fisik
"Itulah yang saat ini menjadi isu utamanya dan saya sekarang sebagai menteri keuangan menghitung apa dampaknya bila menghentikan batu bara lebih awal. Berapa biayanya?" sambungnya.
Terkait kemampuan untuk memenuhi target COP26 tersebut, kata Sri Mulyani, tergantung pada bantuan keuangan yang didapatkan Indonesia dari lembaga multilateral, sektor swasta, dan negara-negara maju.
Dia mengatakan rencana itu untuk memajukan pemenuhan target iklim Indonesia di luar "retorika" ke dalam rincian teknis dan bahwa Asian Development Bank (ADB) dan lembaga keuangan lainnya "sangat bersemangat" dengan rencana atau ide tersebut.
ADB memimpin sekelompok lembaga keuangan untuk menyusun rencana guna mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara di Asia, termasuk di Indonesia, dengan membeli alat pembangkit itu dan menghentikan penggunaannya.
Jakarta telah mengidentifikasi 5,5 gigawatt pembangkit listrik tenaga batu bara yang dapat dipensiunkan lebih awal dalam 8 tahun ke depan, dan langkah itu diperkirakan akan menelan biaya sebesar 25 hingga 30 miliar dolar AS.
Baca Juga: Boris Johnson: KTT COP26 Perlu Langkah Nyata Hadapi Perubahan Iklim, Salah Satunya Pemulihan Hutan
Sri Mulyani mengatakan Indonesia juga akan membutuhkan dukungan internasional untuk memastikan tarif listrik tetap terjangkau ketika beralih ke sumber energi terbarukan.
Menkeu RI mengutip perhitungan sementara kebutuhan dana sebesar 10 hingga 23 miliar dolar AS dalam "subsidi implisit" untuk proyek pembangkit listrik terbarukan hingga 2030.
"Jika ini semua harus dibiayai dari uang para pembayar pajak kami, itu tidak akan berhasil. Dunia bertanya kepada kami, jadi sekarang pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan dunia untuk membantu Indonesia," tutur Sri Mulyani.
"Presiden (Jokowi) selalu mengatakan, 'Saya akan ambisius jika (masyarakat) internasional juga sejalan dengan ambisi ini." sambungnya.
Untuk diketahui, Indonesia merupakan negara berpenduduk terpadat keempat di dunia dan penghasil gas rumah kaca terbesar ke-8, dengan batu bara membentuk sekitar 65 persen dari bauran energinya. Indonesia juga merupakan pengekspor batu bara terbesar di dunia.***(Ikbal tawakal/Pikiran Rakyat.com)