Ada Kesalahan Belanja Hibah dan Bansos Pemkab Bondowoso Tahun 2021? Muncul Dalam PU Fraksi PKB

KlikBondowoso.Com - Rapat paripuran DPRD Bondowoso yang digelar Senin 11 Juli 2022, agendanya adalah Pandangan Umum (PU) Fraksi atas LKPJ APBD 2021.

Muncul dalam PU Fraksi itu, terkait belanja hibah dan bansos yang dilakukan Pemkab Bondowoso yang dinilai oleh BPK kurang tertib.

Subangkit Adi Putra S.T selaku juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menjelaskan, ada temuan dalam LHP BPK yang menyebut adanya kelalaian dalam administrasi pertanggungjawab seperti usulan dari calon penerima, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pakta integritas dan laporan penggunaan dana untuk penerima hibah berupa uang.

"Ditambah lagi dengan kesalahan penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantua Sosial. Yaitu penerima yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 45 Tahun 2019," jelas Subangkit Adi Putra.

Baca Juga: Setelah Massa Duduki Kediaman Gotabaya Rajapaksa, Presiden Sri Lanka Ini Langsung Mengundurkan Diri

Baca Juga: Partai Koalisi di Bondowoso Kritis dalam Pandangan Umum Fraksi, Ini Kata Sekretaris Gerindra Abd Majid

Selain itu, dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, sebagaimana termuat dalam LHP BPK menyajikan realisasi Belanja Hibah sebesar Rp130 Miliar dan Belanja Bantuan Sosial
sebesar Rp35 Miliar.

Dalam catatan LHP BPK, bahwa penerima belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 telah menerima Belanja Hibah secara berturut-berturut pada Tahun
Anggaran 2019 dan 2020.

Hal ini tentu telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran BAB II
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Huruf D. Belanja Daerah Nomor 2. Ketentuan Belanja Operasi Huruf e. Belanja Hibah dan Angka 1.