Komitmen Fee Proyek Dinas PUPR Antarkan Bupati Hulu Sungai Utara Tersangka di KPK

- 19 November 2021, 06:00 WIB
Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid diperiksa KPK Ri terkait kasus suap dan pengadaan barang di Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid diperiksa KPK Ri terkait kasus suap dan pengadaan barang di Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara. /hsu.go.id/

Selanjutnya tersangka Abdul Wahid menyetujui paket plotting ini dengan syarat adanya pemberian komitmen fee 10 persen dari nilai proyek. Sedangkan tersangka Maliki mendapatkan lima persen dari nilai proyek tersebut.

Baca Juga: Klasemen BRI Liga 1 Pekan Ini Lengkap Dengan Jadwal Pertandingan 19 dan 20 November 2021

Baca Juga: Penjelasan dr. Zaidul Akbar tentang Perempuan Hamil Makan Mangga

"Pemberian komitmen fee yang antara lain diduga diterima oleh tersangka AW melalui MK, yaitu dari MRH dan FH dengan jumlah sekitar Rp 500 juta," katanya.

MRH (Marhaini) dan FH (Fachriadi) masing-masing adalah Direktur CV Hanamas dan Direktur CV Kalpataru sebagai pemenang proyek dimaksud. Keduanya juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Selain melalui perantaraan Maliki, kata Firli, tersangka Abdul Wahid diyakini juga menerima komitmen fee dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara.

"Selama proses penyidikan berlangsung, tim penyidik telah mengamankan sejumlah uang dalam bentuk tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan juga mata uang asing yang hingga saat ini masih terus dilakukan penghitungan jumlahnya," tukasnya.***

Halaman:

Editor: Sholikhul Huda

Sumber: PMJ News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah