Isi kawat yang ditujukan untuk Syafruddin adalah agar ia membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera, dan isi kawat yang ditujukan untuk A.A. Maramis adalah apabila Pemerintahan Darurat di Sumatera tidak berhasil maka ia dikuasakan untuk membentuk Exile Government Republik Indonesia di New Delhi.
4.Pembentukan Provinsi Aceh
Setelah kembali dari perundingannya dengan Belanda melalui pernyataan Roem-van Royen, Moh. Hatta melakukan penyegaran kabinet. Syafruddin Prawiranegara menduduki jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri untuk Sumatera yang tempat kedudukannya ditetapkan di Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Ia membentuk Provinsi Aceh yang kemudian ditentang oleh uleebalang.
5.Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
Dalam hal ini, Syafruddin berusaha menyadarkan Soekarno agar lepas dari tangan-tanagn komunis. Menurut Syafruddin, situasi Indonesia semakin memburuk karena sikap Soekarno yang selalu ingin menumpuk kekuasaannya di tangannya sendiri dengan bantuan orang-orang komunis dan tanpa disadari sewaktu-waktu orang komunis akan menyingkirkannya juga.
6.Himpunan Usahawan Muslim Indonesia (Husami)
Syafruddin merupakan ketua umum husami. Husami di sini memiliki peran sebagai usahawan swasta yang berdasarkan Islam dan yang aktif serta tidak menggantungkan diri kepada fasilitas pemerintah seperti kebanyakan usahawan swasta di zaman Orde Lama.
Pemerintah Darurat Republik Indonesia Kantor PDRI Perundingan antara delegasi Republik Indonesia dengan delegasi Belanda tentang pelaksanaan Persetujuan Renville pada Juni 1948 mendapati jalan buntu.
Selain itu, terdapat tanda-tanda bahwa Belanda akan melakukan aksi militer lagi yang ujungnya akan menduduki Yogyakarta, di mana Yogyakarta kala itu menjadi ibukota negara Republik Indonesia.