Network
KlikBondowoso.Com - Permasalahan pupuk menjadi pembahasan sangat penting. Sebab petani yang notabene di tataran bawah, kesulitan mencari pupuk.
Jikalau ada, harganya diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Adanya permasalahan tersebut di kalangan masyarakat, membuat DPRD Bondowoso membentuk Pansus Kelangkaan dan Penyimpangan Harga Pupuk Bersubsidi.
Pansus dibentuk dalam Rapat Paripurna pada Jumat 9 September 2022. Berikutnya pada Selasa 20 September 2022, digelar Rapat Kerja Pansus, dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).
Pengurus KP3 yang hadir adalah Kepala Dinas Pertanian, Kepala Diskoperindag, Asisten II, Kabag Ekonomi, Kasi Intel Kejaksaan dan Kasatreskrim Polres Bondowoso.
Rapat kerja Pansus tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Bondowoso H Ahmad Dhafir. Agendanya rapat dahulu dengan KP3 di Graha Paripurna Gedung DPRD.
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD H Ahmad Dhafir mengungkapkan sejumlah dugaan penyimpangan harga pupuk bersubsidi.
"Secara data stoknya ada, namun petani sulit membeli pupuk. Stok pupuk yang disubsidi lantas dikemanakan?," tanya Ketua DPRD.
Bahkan katanya, di lapangan ada pupuk dari Madura, dari Banyuwangi dan berbagai daerah. Namun harganya jauh diatas HET.
Sementara pemerintah Kabupaten Bondowoso selama ini sudah menghitung kebutuhan pupuk masyarakat dan katanya sudah mengatur distribusi.
Namun kenyataannya, petani masih sangat kesulitan mencari pupuk bersubsidi.
Pasca rapat di DPRD, Ketua DPRD Bondowoso bersama Pansus Kelangkaan dan Penyimpangan Harga Pupuk Bersubsidi, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di gudang-gudang distributor.
Pertama DPRD melakukan sidak di gudang CV Abadi Karya Mandiri (distributor) di Desa Sumberkalong, Kecamatan Wonosari.
Di titik pertama ini, DPRD menemukan stok pupuk yang tidak sampai 100 ton. Janggalnya, distributor ini telah menebus 100 persen kuota dari produsen Pupuk Urea.
"Saat ini masih bulan September, seharusnya jika ditebus semua dari Produsen, maka stok di gudang masih ada 800 ton, nyatanya stok tidak sampai 100 ton," terang ketua DPRD di lokasi sidak.
Berikutnya tim sidak ke CV Kharisma Sejati, distributor pupuk di Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari.
DPRD menemukan hal aneh, karena sekelas distributor gudangnya hanya sebesar garasi mobil. Selain itu, lingkup distribusi yang tidak logis.
"Kantornya di Tlogosari, sebaran kiosnya di Pakem dan Tegal Ampel, ini kan jauh sekali," terang Ketua DPRD.
Berikutnya rombongan Ketua DPRD bersama Tim Pansus dan KP3 sidak di UD Lancar Jaya, Desa Pengarang, Jambesari Darusholah. Dititik ini tim menemukan ada toko yang tidak berijin menjual pupuk bersubsidi.
Dan disidak di belakang rumah ada stok pupuk bersubsidi yang belum dijual. Saat itu Kejaksaan dan Kepolisian juga langsung mengetahui adanya penyimpangan penjualan pupuk bersubsidi.
Titik keempat, yang disidak adalah CV Kusuma Tani, distributor Pupuk Indonesia di Desa Sumbersari, Kecamatan Maesan.
Tim menemukan gudang yang kosong. Dan sudah lama tidak ditempat. Padahal distributor ini dalam data telah menebus 100 persen.
"Di data jatah dari produsen 3.500 ton. Jika dibagi 12 bulan, maka setiap bulan harusnya maksimal 291 ton. Ini di Bulan September sudah habis," terang Ketua DPRD.
Karenanya petani di Maesan tidak akan dapat pupuk untuk musim tanam di bulan Oktober, November dan Desember.
"Seharusnya di Bulan September, ada 1.100 ton di gudang distributor. Nyatanya kosong," tegasnya.
Ketika ditanya, distributor berdalih pupuk sudah ada di kios. Maka pertanyaannya, seberapa besar gudang di kios-kios? Mampukan menampung misalnya 35 ton?
Karenanya atas temuan itu, Pansus Kelangkaan dan Penyimpangan Harga Pupuk Bersubsidi di Bondowoso akan memanggil Produsen Pupuk Indonesia dan berbagai produsen lain.
Sehingga nantinya akan jelas, kemana larinya ribuan ton pupuk yang telah ditebus oleh distributor.
"Saya juga mendukung APH juga mengambil langkah-langkah. Karena ini juga tindak pidana korupsi. Ada subsidi dari keuangan negara," tegas Ketua DPRD H. Ahmad Dhafir.***
