Network
Dari Fraksi Persatuan Pembangunan diserahkan langsung. Juga Fraksi Golkar serta Fraksi PKS. Terakhir Fraksi Gerindra dibacakan oleh Abdul Majid, S.Pd.
Sudarsono, dari Fraksi PKB menegaskan permasalahan-permasalahan di bidang kesehatan masih banyak PR yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini OPD Dinas Kesehatan.
Baik itu bekaitan dengan UHC, BPJS Kesehatan, Covid-19, pelayanan di Puskesmas maupun berkaitan dengan pendataan pegawai non honorer yang masih diperjuangkan masuk ke P3K.
"Justru disaat mengahadapi permasalahan seperti ini, Bupati Bondowoso mem-Plt-kan Kepala Dinas Kesehatan. Padahal permasalahan ini sangat urgen karena berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat di bidang kesehatan," terangnya.
"Yang lebih mengecewakan lagi, Staf Ahli Bupati yang tidak begitu urgen justru diisi dengan pejabat definitif. Fraksi PKB sangat menyayangkan dengan kebijakan Bupati Bondowoso yang lebih mementingkan Staf Ahli dari pada Pelayanan Dasar Masyarakat di bidang Kesehatan," terangnya.
Hal senada diungkap Fraksi PDI-P. Juru bicara Irsan Marwanda Bachtiar mengungkapkan Fraksi PDI Perjuangan tidak henti-hentinya menyoroti tentang pelaksanaan mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
Sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi disebutkan bahwa perencanaan mutasi perlu memperhatikan kompetensi sebagai salah satu aspek penting.
"Kompetensi adalah karateristik dasar seorang ASN untuk memberikan kinerja yang unggul dalam pekerjaan, peran dan situasi yang dijalankannya," tegas Irsan.
Sedangkan Fraksi Gerindra yang disampaikan Juru Bicara Abd. Majid, tidak membahas tentang Dinas Kesehatan. Namun lebih ke postur APBD 2023.
"Kita akan menguji konsistensi antara tema pembangunan di kabupaten Bondowoso yaitu untuk kemandirian dan pertumbuhan ekonomi rakyat ada beberapa OPD yang berkewajiban menjaga membina dan memelihara iklim usaha baik skala makro maupun mikro kemudian analisa kebutuhan yang paling mendesak konkrit dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi masyarakat usaha kecil dan menengah kemudian keberpihakan kita atau pemerintah apakah linier sesuai dengan kondisi real kabupaten Bondowoso," terang Abd. Majid.***
