Amphuri Dorong Pemerintah Lobi Arab Saudi Terkait Ibadah umrah

- 27 Juli 2021, 21:51 WIB
AMPHURI tanggapi soal biaya haji naik akibat prokes dan harapkan manasik digelar untuk siapan metalitas jemaah saat pandemi Covid-19.
AMPHURI tanggapi soal biaya haji naik akibat prokes dan harapkan manasik digelar untuk siapan metalitas jemaah saat pandemi Covid-19. /Instagram/@spanews

KlikBondowoso.Com - Pemerintah Arab Saudi memberlakukan kebijakan terkait umrah untuk umat Islam di Indonesia. Yakni tidak boleh langsung melakukan penerbangan ke Arab Saudi. Harus karantina 14 haru terlebih dahulu.

Kebijakan ini membuat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (Amphuri) angkat bicara. Asosiasi ini mendorong pemerintah untuk melobi otoritas Arab Saudi agar memperlonggar aturan umrah, utamanya soal kewajiban karantina 14 hari di negara ketiga sebelum masuk ke Tanah Suci.

"Kondisi kita masih di-suspend (tangguhkan). Ini pekerjaan rumah bagi pemerintah agar Indonesia dikecualikan dari negara suspend tersebut. Jadi penting untuk memastikan jamaah bisa pergi ke Arab Saudi tanpa suspend," ujar Ketua Umum Amphuri Firman M. Nur seperti dikutip KlikBondowoso.Com dari ANTARA, Selasa, 27 Juli 2021.

Firman mengatakan ketentuan 14 hari karantina di negara ketiga khusus bagi sembilan negara memang menjadi angin segar. Otoritas Saudi artinya telah memberikan keringanan bagi negara yang masih berstatus ditangguhkan untuk melaksanakan umrah.

Namun yang menjadi catatannya, karantina di negara ketiga itu bakal berdampak pula pada biaya yang mesti ditanggung jamaah. Maka dari itu, ia meminta agar pemerintah langsung berkoordinasi agar Indonesia bisa lepas dari status penangguhan.

Firman meyakini jika lobi dijalankan semakin keras tentu Saudi akan mempertimbangkan pencabutan ketentuan tersebut, apalagi Indonesia dan Arab Saudi memiliki kedekatan baik itu secara historis maupun emosional.

"Negara suspend sebenarnya ada solusinya, harus transit di negara ketiga dan karantina 14 hari. Tapi sebagai sebuah negara besar sebagai jamaah terbesar dan hubungan historis dan emosional yang kuat, seyogyanya Indonesia dapat menjadi prioritas utama untuk diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah umrah," kata dia.

Tak hanya itu, Firman juga meminta pemerintah agar memperlonggar aturan bagi jamaah yang pulang dari Tanah Suci. Ia berharap sepulangnya jamaah umrah ke Indonesia, mereka tak harus lagi menjalani karantina.

"Seyogyanya kepulangan dari Tanah Suci tidak dibebankan dengan karantina yang berlebihan, karena itu akan membuat biaya tinggi. Sekarang saja kalau kita melakukan semua prosedurnya (keberangkatan ke Saudi) biaya sudah tinggi," kata dia.

Halaman:

Editor: Sholikhul Huda

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah