Network
Sedangkan, solusi & strategi yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan Ekonomi Pesantren di antaranya penyusunan roadmap yang dikembangkan secara bertahap hingga tercapai kemandirian pesantren.
"Beberapa upaya lain yang perlu dilakukan adalah peningkatan skillmelalui kurikulum kewirausahaan pesantren, peningkatan skill melalui pengadaan sarana pelatihan ketrampilan secara aktif dan kreatif dibawah bimbingan ahli, pemberdayaan pengembangan usaha ekonomi melalui peningkatan modal usaha, pendampingan pelatihan pengembangan usaha ekonomi dan penyerapan pasar,” ungkap Amy.
Menurut Amy, peran pemerintah & swasta dalam mendukung pemberdayaan pesantren agar memiliki produk-produk unggulan, peran pemerintah dalam penyerapan produk karya pesantren, penerapan peran Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah melalui pemberdayaan ekonomi pesantren sebagai 'AIR' (Akselerator, Inisiator & Regulator).
Apabila dirinci sebagai berikut, 'A' yaitu koordinasi dengan stakeholder dalam rangka percepatan program ekonomi dan keuangan syariah antara lain Halal Value Chain, kurikulum ekonomi syariah dan kampanye publik di daerah, nasional, dan internasional.
Kemudian 'I' yaitu memprakarsai inovasi dan program pengembangan ekonomi syariah antara lain dengan pengembangan Islamic social science dan pemberdayaan ekonomi pesantren.
Dan 'R' yaitu merumuskan dan menerbitkan ketentuan sesuai kewenangan yang dimiliki,” ujar Amy.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Banten Edwin Soeriadmaja mengatakan, keberadaan pondok pesantren merupakan berkah yang luar biasa bagi pengembangan ekonomi syariah.
Oleh karena itu, pondok pesantren seyogyanya sudah menjadi prioritas dalam membangun industri dan ekonomi syariah.
Lebih lanjut, Erwin mengatakan, terdapat 6 prinsip utama dalam pengembangan pesantren yaitu:
1. Ekonomi syariah harus mampu memberi kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat dan nasional.
