Network
KlikBondowoso.com - Undang-Undang Cipta Kerja atau yang sering disebut sebagai Omnibus Law masih menuai kritikan.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong terwujudnya transparansi dalam menjalankan pemerintahan.
"Yang ingin saya soroti, adalah bagaimana kita membangun transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik. Kita tahu, beberapa saat terakhir ini cukup banyak yang kontroversial karena seolah-olah dalam ruang gelap, misalnya dalam rancangan undang-undang ciptaker," katanya dalam acara Dialog kebangsaan Indonesia bangkit sebagaimana dikutip dari video disalah satu kanal Youtube yang diunggah pada 15 februari 2022.
Sementara itu, Pemerintah kini tengah menunggu daftar inventarisasi masalah terkait revisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengaturan UU sebelum lanjut ke revisi Undang-Undang Cipta Kerja.
Baca Juga: Bakomstra Partai Demokrat Katakan Megawati Gulingkan Gus Dur, Memantik Kemarahan PDIP
Diperkirakan revisi UU No. 12 Tahun 2011 tersebut akan selesai pada paripurna DPR RI tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, revisi UU No. 12 Tahun 2011 tersebut merupakan amanat dari Mahkamah Konstitusi saat memberikan putusan atas UU Cipta Kerja.
"Setelah UU Nomor 12 tersebut direvisi dengan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR, tentu kami akan melanjutkan revisi terkait UU Cipta Kerja, sesuai amar putusan MK," katanya dalam webinar bertajuk Law and Regulations Outlook 2022 bertajuk 'Recovery in Business and Investment', Rabu 16 Februari 2022.
"Persepsi pengusaha terhadap kemudahan pascakeputusan MK masih positif," tuturnya dengan mengklaim hasil survey dari Kompas.
Baca Juga: Habib Salim Segaf Al Jufri Beberkan Alasan PKS Tolak IKN Baru
