KlikBondowoso.Com - Berikut kami sediakan pembahasan contoh soal tes PPK Tahun 2022. Dilansir dari berbagai sumber, kami sajikan lengkap dengan kunci jawabannya.
Ada 15 Contoh Soal yang kami sajikan dan telah melalui penelitian, sehingga kunci jawaban sudah teruji.
Berikut 16 contoh soal tes PPK 2022 yang dirangkum KlikBondowoso dari berbagai sumber :
1. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah
a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
b. Partisipasi pejabat negara yang mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial
d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial
Kunci jawaban: B
2. Jika partai politik atau koalisi partai politik menarik calonnya atau mengundurkan diri, maka
a. Partai politik atau koalisi dapat mengajukan calon pengganti
b. Tidak dapat mencalonkan penggantinya.
c. Partai politik atau koalisi yang tidak memenuhi syarat
d. Partai politik atau koalisi yang mencalonkan pengganti dengan membuat surat pernyataan
e. Partai politik boleh saja mengusulkan kembali
Kunci jawaban: B
3. Berikut ini adalah salah satu bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara surat suara, kecuali
a. Anggota panwas membiarkan tindakan pelanggaran KPU
b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu
d. Menyatakan pendapat yang memihak kepada pemilih
e. Melakukan tindakan diluar wewenang
Kunci jawaban: B
4. Anggota KPU Kabupaten/Kota arus menaati kode etik yang disusun dan disetujui oleh
a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e. KPU, Bawaslu, dan DKPP
Kunci jawaban: E
5. Berdasarkan keputusan KPU bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali kota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal
a. 15 Januari 2017
b. 15 Februari 2017
c. 15 Maret 2017
d. 15 April 2017
e. 21 Februari 2017
Kunci jawaban: B
6. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah
a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
e. 7 partai politik
Kunci jawaban: D
7. Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota adalah
a. Berkantor tetap sampai tingkat kecamatan
b. Diurus sampai tingkat kecamatan
c. Memiliki surat keterangan dari pengawas pemilu
d. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
e. Bersifat independen
Kunci jawaban: E
8. Di bawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, kecuali
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan pelaksanaan ppk, pps dan kpps
c. Pelaksanaan Segera Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran, menetapkan jadwal di kabupaten/kota
e. Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi
Kunci jawaban: E
9. Di bawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu adalah
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Mengoordinasikan dan mengatur tahapan implementasi PPK, PPS, dan KPPS
c. Tindak lanjut segera temuan dan laporan Kabupaten/Bawasul Kota
d.Perencanaan program, pelaksanaan anggaran dan penetapan jadwal di kabupaten/kota
e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
Kunci jawaban: E
10. Di dalam UU No. 1 Tahun 2015 diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara serentak di
a. 2015, 2016 dan 2017
b. 2015, 2017 dan 2018
c. 2015, 2017 dan 2019
d. 2015, 2020 dan 2025
e. 2015, 2019 dan 2023
Kunci jawaban: A
11. Di bawah ini merupakan kewajiban penyelenggara pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali
a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
b. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan; tata tertib; dan prosedur yang ditetapkan
c. Melakukan Tindakan Terkait Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Kewenangannya
d. Tindakan Terkait Penyelenggaraan Pemilu. Mematuhi prosedur yang diatur dalam peraturan UU
e. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil
Kunci jawaban: B
12. Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu, kecuali
a. Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas (threshold)
b. Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih
c. Pola Pencalonan (nomination)
d. Model Penyuaraan (balloting)
e. Sistem Kepartaian
Kunci jawaban: A
13. Pengawas Pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah
a. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan
Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu, kecuali…*
a. Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas (threshold)
b. Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih
c. Pola Pencalonan (nomination)
d. Model Penyuaraan (balloting)
e. Sistem Kepartaian
Kunci jawaban: A
14. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah:
a. Teguran tertulis
b. Peringatan Keras
c. Pemberhentian Sementara
d. Pemberhentian Tetap
e. Pemberhentian tetap dan denda
Kunci jawaban: D
15. Perilaku di bawah ini yang sesuai dengan pengalaman sila kedua dari Pancasila adalah...
a. Menghormati dan menghargai orang lain
b. Menilai baik hasil kerja orang lain
c. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain
d. Meminta dengan hormat untuk melaksanakan keinginan
e. Berani membela kebenaran dan keadilan
Jawaban: E
16. Menurut UU No. 32 tahun 2004, yang termasuk tahap pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah adalah:
a. Penetapan daftar pemilih tetap
b. Kampanye
c. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon
d. Pembentukan Panwas Pemilukada
e. Jawaban a, b, c, d semua benar
Jawaban: E
Demikian 16soal tes tulis PPK 2022 untuk Pemilu 2024 materi Pemilu dan kunci jawaban.***