Network
KlikBondowoso.Com - Berikut kami sediakan pembahasan contoh soal tes PPK Tahun 2022. Dilansir dari berbagai sumber, kami sajikan lengkap dengan kunci jawabannya.
Ada 15 Contoh Soal yang kami sajikan dan telah melalui penelitian, sehingga kunci jawaban sudah teruji.
Berikut 15 contoh soal tes PPK 2022 yang dirangkum KlikBondowoso dari berbagai sumber :
1. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali
a. Adil
b. Terbuka
c. Bebas
d. Langsung
e. Rahasia
Kunci jawaban: B
2.Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah:
a. UUD 1945
b. Pembukaan UUD 1945
c. Pancasila
d. Piagama PBB
e. Proklamasi 17 Agustus 1945
Jawaban: A
3.Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk
a. Keputusan DKPP dan Pedoman Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
b. Surat Edaran DKPP dan Juknis Tata Cara Pengaduan
c. Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP
d. Peraturan DKPP dan Maklumat DKPP
e. MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP
Kunci jawaban: C
4.Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Berapa hari jangka waktu pembentukan Pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara
a. 7 hari
b. 14 hari
c. 21 hari
d. 23 hari
e. 30 hari
Kunci jawaban: B
5.Pengawas Pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah
a. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu
b. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum
c. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan
d. Pelanggaran terhadap Kode Etik Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu
e. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara
Kunci jawaban: C
6.Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2014 di Provinsi Aceh
a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
e. 7 partai politik
Kunci jawaban: A
7. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2019 di Provinsi Aceh
a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
e. 7 partai politik
Kunci jawaban: B
8. Hingga saat ini perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun
a. 1998
b. 1999
c. 2000
d. 2001
e. 2002
Kunci jawaban: B
9. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah
a. KPU serta Bawaslu dan DKPP
b. KPU serta Bawaslu dan MK
c. KPU serta Bawaslu dan KPI
d. KPU dan Bawaslu
e. Bawaslu serta Kepolisian dan Kejaksaan
Kunci jawaban: A
10. Di bawah ini adalah prinsip pengelolaan dana kampanye, kecuali
a. Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu
b. Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruh kontributor/kelompok kepentingan terhadap calon
c. Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye
d. Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan
e. Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya
Kunci jawaban: A
11. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampamye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian karena terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah
a. Gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum
b. Gangguan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan pawai jalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya
c. Mengancam atau menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mencabut kekuasaan dari pemerintahan yang sah
d. Merusak dan menghilangkan alat peraga Kampanye
e. Penggunaan Sarana dan Anggaran Pemerintah Daerah dan Negara
Kunci jawaban: B
12. Usaha-usaha di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam upaya menyelamatkan Pancasila adalah...
a. Mengamalkan semua sila dalam pancasila secara murni dan konsekuen
b. Mengajarkan pancasila dalam satuan pendidikan
c. Menyelamatkan pancasila agar tidak digantikan dengan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai universal pancasila
d. Menggabungkan nilai-nilai pancasila dengan demokrasi liberal
e. Mempertahankan dan menegakan pancasila agar tetap sebagai dasar Negara Indonesia
Jawaban: D
13.Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, setiap orang yang sengaja mengubah hasil perhitungan suara diancam dengan pidana sebagai berikut:
a. 3 bulan hingga 18 bulan, dan/atau dend Rp600 ribu - Rp6 juta
b. 18 bulan hingga 3 tahun, dan/atau denda Rp6 juta - Rp60 juta
c. 6 bulan hingga 18 bulan, dan/atau denda Rp600 ribu - Rp6 juta
d. 6 bulan hingga 3 tahun, dan/atau denda Rp100 juta - Rp1 milyar
e. 18 hari hingga 3 bulan, dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp6 juta
Jawaban: D
14.Prasyarat tertentu harus dipenuhi agar pemilu dapat dilaksanakan secara optimal
a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
c. Adanya lembaga pengawas pemilu mandiri
d. Adanya kebebasan untuk memilih
e. Adanya tata cara pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil secara akurat
Kunci jawaban: E
15.Menurut UUD 1945, gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara
a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
b. Disetujui DPRD
c. Langsung dari rakyat
d. Penetapan Presiden
e. Demokratis
Kunci jawaban: E
Demikian 15 contoh soal tes PPK 2022. Semoga bermanfaat.***
