Network
KlikBondowoso.com - Konflik antara Pemerintah militer Myanmar yang mempesikusi etnis minoritas Rohingya belum menemui titik terang. Akhirnya PBB pun turun tangan.
Namun pemerintah junta militer Myanmar justru menolak resolusi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menyerukan rekonsiliasi dengan kelompok etnis minoritas Rohingya yang dipersekusi.
Myanmar juga mengecam tuduhan yang disebutnya 'sepihak' terkait perlakukan terhadap Rohingya. Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, menolak istilah Rohingya.
Baca Juga: Hari ini, Seruan Aksi Nasional 'Jokowi End Game', Dimulai Dari Jakarta
Seperti dilansir AFP, negara ini berada dalam kekacauan sejak pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi dilengserkan oleh kudeta militer pada Februari lalu, yang memicu unjuk rasa pro-demokrasi besar-besaran dan penindakan tegas oleh militer yang memicu banyak korban jiwa.
Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan: "Dialog dan rekonsiliasi yang konstruktif dan damai, yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar, termasuk warga Muslim Rohingya."
Kementerian Luar Negeri pemerintahan junta militer Myanmar dalam tanggapannya menyebut resolusi itu 'didasarkan pada informasi palsu dan merupakan tuduhan-tuduhan sepihak'.
Baca Juga: Akan Ada Tablet dan Laptop Merah Putih, Apa Benar Semuanya Produksi Dalam Negeri?
"Istilah 'Rohingya' yang diciptakan dengan agenda politik lebih luas juga tidak diakui dan ditolak oleh pemerintah," tegas pernyataan Kementerian Luar Negeri pada pemerintahan junta militer Myanmar tersebut.
