Network
Pelaksana Tugas Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto mengatakan piloting verifikasi dan validasi data tenaga honorer adalah langkah awal dalam penataan ASN setelah berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2023.
Selanjutnya pada pasal 66 UU juga menetapkan bahwa penataan pegawai non-ASN harus diselesaikan paling lambat pada Desember 2024.
Oleh karena itu, tidak ada status honorer setelah Desember 2024, karena kepegawaian hanya akan mengenal Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saja.
Terkait dengan hal ini, Imas Sukmariah, Sekretaris Utama BKN, mengatakan bahwa RPP Manajemen ASN yang tengah disusun juga mempertimbangkan tuntutan perkembangan zaman.
Adapun verifikasi dilakukan terhadap 2.355.092 tenaga non-ASN dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Akan tetapi, tenaga honorer yang telah lolos seleksi serta diangkat sebagai ASN mencapai 749.398 orang.
Imas Sukmariah menambahkan bahwa data tersebut menjadi dasar untuk memberikan tawaran kebijakan terkait tenaga non-ASN atau honorer.
