Network
Sekretaris Utama BKN tersebut juga menyatakan bahwa, BKN tengah bergerak cepat dengan membentuk 11 tim koordinator untuk memberikan masukan terhadap RPP Manajemen ASN.
Pada RPP Manajemen ASN tersebut terdapat solusi yang ditawarkan untuk penyelesaian permasalahan bagi Tenaga Honorer.
Sehingga dalam hal ini BKN bersama dengan BPKP melaksanakan verifikasi dan validasi tenaga honorer secara bertanggung-jawab, penuh dengan prinsip kehati-hatian dan tetap berpegang pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang berlaku.
Tak hanya itu pemerintah juga berharap hasil verifikasi dapat menghasilkan data yang valid dan akuntabel.
Hal ini dikarenakan data tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk memberikan kebijakan terkait tenaga honorer.
Sehingga pemerintah bisa memastikan bahwa proses seleksi dan pengangkatan ASN di masa mendatang dapat berlangsung dengan lebih efektif dan adil.***
