KlikBondowoso.Com - Berikut kami sediakan pembahasan contoh soal tes PPK Tahun 2022. Dilansir dari berbagai sumber, kami sajikan lengkap dengan kunci jawabannya.
Ada 18 Contoh Soal yang kami sajikan dan telah melalui penelitian, sehingga kunci jawaban sudah teruji.
Berikut 18 contoh soal tes PPK 2022 yang dirangkum KlikBondowoso dari berbagai sumber :
1. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali
a. Adil
b. Terbuka
c. Bebas
d. Langsung
e. Rahasia
Kunci jawaban: B
2. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....
a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
b. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c. Langsung oleh rakyat
d. Penetapan Presiden
e. Demokratis
Jawaban : E
3. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah...*
a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
b. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
Jawaban : B
4. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiata kampamye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah :
a. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum
b. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya
c. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
d. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye
e. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Jawaban : B
5. Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah
a. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan
b. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan
c. Mendapat akreditasi dari pengawas Pemilihan
d. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
e. Bersifat independen
Jawaban : E
6. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye, kecuali :
a. Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu
b. Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruh kontributor/kelompok kepentingan terhadap calon
c. Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye
d. Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan
e. Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya
Jawaban : A
7. Dibawah ini merupakan kewajiban penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali…
a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
b. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang- undangan; tata tertib; dan prosedur yang ditetapkan
c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya
d. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu; menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
e. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil
Jawaban : B
8. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2014 di Provinsi Aceh adalah .........
a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
e. 7 partai politik
Jawaban : A
9. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2019 di Provinsi Aceh adalah .........
a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
e. 7 partai politik
Jawaban : B
10. Di bawah ini yang tidak termasuk Lembaga Negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah :*
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Dewan Pewakilan Rakyat
c. Dewan Perwakilan Daerah
d. Dewan Pertimbangan Agung
e. Presiden
Jawaban : D
11. Sebelum berlaku UU No 7 tahun 2017, Penyelenggara Pemilu diatur dalam undang undang ....
a. UU Nomor 22 tahun 2007
b. UU Nomor 8 tahun 2012
c. UU Nomor 12 tahun 2003
d. UU Nomor 15 tahun 2011
e. UU Nomor 2 tahun 2011
Jawaban : D
12. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat disertakan dalam penghitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar .....
a. 2,5 persen
b. 3 persen
c. 3,5 persen
d. 2 persen
e. 4 persen
Jawaban : E
13. Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu .....
a. 1997
b. 1999
c. 2004
d. 2009
e. 2014
Jawaban : C
14. Berikut ini merupakan pernyataan yang salah, dalam pelaksanaan kampanye :*
a. Materi Kampanye Calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat
b. Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta tak perlu atas seizin pemilik tempat tersebut.
c. Calon Gubernur , Bupati / walikota berhak untuk mendapatkan dukungan dan fasilitasi maupun informasi dan data yang sama dan setara dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
d. Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif
e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye
Jawaban : A
15. Calon yang diusulkan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari, kecuali:*
a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing
b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya
c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah
d. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain
e. Perusahaan Swasta Nasional
Jawaban : B
16. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilihan adalah:*
a. Hari Nasional
b. Hari Kalender
c. Hari Khusus
d. Hari Kerja
e. Hari Libur
Jawaban : B
17. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilu adalah:*
a. Hari Nasional
b. Hari Kalender
c. Hari Khusus
d. Hari Kerja
e. Hari Libur
Jawaban : B
18. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Permohonan kasasi sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dapat diajukan ke Mahkamah Agung sejak dibacakannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu:
a. paling lama 7 (tujuh) hari
b. paling lama 6 (enam) hari
c. paling lama 5 (lima) hari
d. paling lama 4 (empat) hari
e. paling lama 3 (tiga) hari
Jawaban : E
Demikian 18 contoh soal tes PPK 2022 untuk Pemilu 2024. Semoga Sukses.***