KlikBondowoso.com - Beredar di WhatsApp Group sebuah Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Masjid dan Musala.
Dalam surat edaran yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas disebutkan bahwa pemasangan pengeras suara dipisahkan sesuai fungsinya, yakni diluar maupun didalam.
Selain itu juga mengatur tentang volume pengeras suara yang digunakan haruslah sesuai kebutuhan, yakni tidak boleh melebihi 100 dB (desibel).
Menurut surat edaran tersebut, disebutkan bahwa aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala bertujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama.
Surat edaran pedoman pengeras suara di masjid dan musala tersebut jadi perhatian, sejumlah pihak mengomentari pedoman tersebut, salah satunya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh.
Dikutip KlikBondowoso.com dari Pikiran Rakyat, dia menilai bahwa dikeluarkannya SE tersebut merupakan keputusan yang tepat. Pasalnya, aturan tersebut sudah sesuai dengan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tahun 2021.
"Saya mengapresiasi atas terbitnya SE itu sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dalam penyelenggaraan aktivitas ibadah," kata KH Asrorun Niam, 21 Februari 2022, seperti dilaporkan laman resmi Kemenag.
Baca Juga: Sekjen PBNU Kritik Menag Gus Yaqut Tentang Pernyataan Kemenag Hadiah Negara Untuk NU
Selain itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung pedoman pembatasan penggunaan pengeras suara dalam Surat Edaran Menteri Nomor 5 Tahun 2022 tersebut.
Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad mengatakan pihaknya mendukung. "Bagus ada pengaturan. Supaya penggunaan pengeras suara masjid ataupun yang lain tidak sembarangan. Tidak sembarang waktu," ujarnya, 22 Februari 2022, seperti dilaporkan Antara.
"Masjid Muhammadiyah sudah disiplin dari dahulu. Penggunaan pengeras suara keluar hanya adzan saja," katanya lagi menerangkan.
Baca Juga: Sertifikasi Halal Untuk Pelaku UMKM, Menag Yaqut Cholil: Silahkan Ikuti Program SEHATI
Sementara Rais Syuriyah PBNU Cholil Nafis mengatakan, perlu ada sosialisasi terhadap tuntutan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan salah paham. "Memang ada relevansinya berkenaan dengan pengeras suara, adzan sama sekali tidak diatur (asalkan pada waktunya dan sesuai syariah), yang diatur adalah penggunaan pengeras suara untuk kegiatan, misalnya bacaan sebelum adzan atau tarhim," katanya.
Menurutnya, ada perbedaan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. "Bagi (masyarakat) pedesaan mereka menikmati sekali adanya tarhim, bacaan Quran yang lama. Tetapi, untuk perkotaan, dengan heterogenitas dan pekerjaan yang cukup padat, sehingga mungkin akan cukup terganggu," tuturnya lagi menerangkan.***(Irwan Suherman / Pikiran Rakyat)