Network
Selain itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung pedoman pembatasan penggunaan pengeras suara dalam Surat Edaran Menteri Nomor 5 Tahun 2022 tersebut.
Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad mengatakan pihaknya mendukung. "Bagus ada pengaturan. Supaya penggunaan pengeras suara masjid ataupun yang lain tidak sembarangan. Tidak sembarang waktu," ujarnya, 22 Februari 2022, seperti dilaporkan Antara.
"Masjid Muhammadiyah sudah disiplin dari dahulu. Penggunaan pengeras suara keluar hanya adzan saja," katanya lagi menerangkan.
Baca Juga: Sertifikasi Halal Untuk Pelaku UMKM, Menag Yaqut Cholil: Silahkan Ikuti Program SEHATI
Sementara Rais Syuriyah PBNU Cholil Nafis mengatakan, perlu ada sosialisasi terhadap tuntutan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan salah paham. "Memang ada relevansinya berkenaan dengan pengeras suara, adzan sama sekali tidak diatur (asalkan pada waktunya dan sesuai syariah), yang diatur adalah penggunaan pengeras suara untuk kegiatan, misalnya bacaan sebelum adzan atau tarhim," katanya.
Menurutnya, ada perbedaan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. "Bagi (masyarakat) pedesaan mereka menikmati sekali adanya tarhim, bacaan Quran yang lama. Tetapi, untuk perkotaan, dengan heterogenitas dan pekerjaan yang cukup padat, sehingga mungkin akan cukup terganggu," tuturnya lagi menerangkan.***(Irwan Suherman / Pikiran Rakyat)
