Network
KlikBondowoso.com – Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Acara dilakukan di pendopo bupati pada Selasa, 22 Juni 2021. Kegiatan tersebut bertujuan untuk pemanfaatan bersama data dan informasi, serta penguatan koordinasi implementasi kebijakan fiskal pemerintah di wilayah Bondowoso
Taukhid, Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur menyampaikan, kegiatan itu untuk menyampaikan data dan informasi keuangan secara keseluruhan.
Selain itu juga untuk memberikan pemahaman bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disalurkan ke Kabupaten Bondowoso.
"Pemda, dalam hal ini Pak Bupati dan semua perangkatnya, berhak tahu tentang itu. Saya support datanya, kemudian kita akan sama-sama memastikan bahwa APBN itu benar-benar dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," kata Taukhid.
Dijelaskan, ada dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN yang disalurkan ke wilayah Kabupaten Bondowoso. Ada juga belanja kebutuhan antar lembaga yang dikelola oleh satuan kerja (Satker) yang ada di Bondowoso, seperti instansi di kepolisian, kejaksaan, kemenag, BPS, Pertanahan dan lain sebagainya.
Selain itu, dijelaskan juga ada belanja non kementerian lembaga yang berupa subsidi, seperti subsidi listrik, pupuk dan subsidi untuk energi seperti subsidi gas elpiji dan bahan bakar Minyak (BBM). Semua biaya subsidi tersebut dibiayai menggunakan dana APBN.
“Kalau bahasa saya itu, tidak ada masyarakat satupun yang boleh mengatakan dia tidak bersentuhan dengan APBN. We Are In the Budget,” katanya.
Kabupaten Bondowoso mendapatkan alokasi dana APBN minimal Rp 1,8 Triliyun. Angka tersebut belum termasuk dana pembayaran pensiun dan lain sebagainya. “Uang yang beredar di Bondowoso ini besar sekali yang dari dana APBN,” ungkapnya.
