Network
KlikBondowoso.com - Pro Kontra semakin meluas terhadap pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Hasyim Ashari terkait adanya kemungkinan masyarakat akan mencoblos partai saja, bukan calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024 nanti.
Sebagaimana disampaikan oleh Hasyim dalam acara Catatan Akhir Tahun 2022 KPU RI pada kamis, 29 desember 2022 lalu, hal ini berarti bahwa sistem pemilu nanti akan kembali pada sistem pemilihan proporsional tertutup.
"Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Maka dengan begitu menjadi tidak relevan misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan, jadi gak relevan," kata Hasyim.
Presidium Nasional Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI) menganggap pernyataan tersebut akan membuat kegaduhan politik. Apalagi saat ini tahapan pemilu sudah berjalan. Koordinator Presidium FPMI Nasional, Yoel Yosaphat mengungkapkan, perlu kajian yang panjang dan matang untuk mengubah kembali sistem pemilihan dalam pemilu.
“Ketua KPU RI juga tidak memiliki kapasitas untuk menyatakan hal tersebut, KPU hanyalah pelaksana teknis, mengeksekusi perintah Undang-Undang. Apalagi Ketua Komisi II DPR-RI sudah memberikan pernyataannya juga bahwa persoalan ini kajiannya harus matang dan panjang, kita sepakat dan mendukung itu. Tidak boleh tahapan sedang berjalan tiba-tiba harus diubah,” papar Yoel.
Di tempat terpisah, Presidium FPMI Jawa Timur, Wawan Pristiawan menuturkan bahwa memang selalu ada kekurangan dan kelebihan dari setiap sistem pemilihan di negara kita, baik proporsional terbuka maupun tertutup.
Namun pemikiran, aspirasi serta masukan dari masyarakat juga harus dipertimbangan dalam sebuah keputusan. "Karena Indonesia milik bersama, bukan milik perorangan. Pemuda masa kini pemimpin masa depan, satu komando satu gerakan," kata Wawan.
Menurutnya, maju-mundurnya demokrasi tidak bisa menggunakan variabel tunggal, seperti pemilihan langsung. Apa yang dihasilkan oleh pemilihan langsung justru menghasilkan anggota parlemen yang tidak mendengarkan aspirasi.
