Network
KLIK BONDOWOSO - Sungguh tak disangka bagi perempuan berinisial SR ketika dirinya ngurus dokumen kependudukan, malah ditawari berhubungan badan.
SR adalah perempuan asal Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Ia mengalami pelecehan seksual saat berniat mengurus dokumen administrasi kependudukan. Aksi dugaan pelecehan seksual itu dilakukan oleh salah satu perangkat desa yang mengurusdokumen administrasi kependudukan.
Saat meminta tolong pada perangkat desa, SR mengaku sudah sepakat dengan biaya yang ditetapkan untuk mengurus akta kelahiran untuk anaknya, Kartu Keluarga (KK) miliknya, dan KTP milik sepupunya. Terduga pelaku pelecehan seksual pun juga sudah menyanggupi dan berjanji segera dibuatkan.
Namun selang beberapa hari dokumen administrasi kependudukan itu tak kunjung diserahkan. Saat kembali ke kantor kelurahan, SR justru diminta membayar biaya tambahan, karena nominal sebelumnya tak cukup.
Selain itu, SR juga diberi pilihan lain untuk berhubungan badan dengan terduga pelaku pelecehan seksual. Jika hal itu dilakukan, maka dokumen yang diminta akan segera diurus oleh oknum perangkat desa tersebut.
"Ternyata nominal Rp 1 juta itu enggak bisa diselesaikan juga (dokumen administrasi kependudukannya). Dia (terduga pelaku) langsung ngomong, katanya, 'Itu semua bisa saya urus asal kamu mau berhubungan badan dengan saya'," ujar SR.
Anak dan keluarga dapat ancaman
Geram dengan perlakuan oknum perangkat desa itu, SR kemudian melaporkannya ke Ditreskrimum Polda Jawa Barat atas perlakuan tak menyenangkan. Perkara tersebut saat ini ditangani Satreskrim Polresta Bandung melalui surat bernomor B/3549/VI/RES.7.4/2023/Ditreskrimum.
Yang paling menjadi beban korban adalah karena terduga pelaku masih tinggal di satu RT yang sama. Kendati demikian, korban dan terduga pelaku jarang bertegur sapa.
Bahkan korban mengaku mendapat berbagai ancaman dari terduga pelaku pelecehan seksual itu. Ancaman juga ditujukan untuk anaknya yang juga dari oknum perangkat desa tersebut.
