Network
3. Berdasarkan UUD 1945, proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) adalah
sebagai berikut, kecuali:
a. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.
b. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
c. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan
undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan
Rakyat masa itu.
d. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama
untuk menjadi undang-undang.
e. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak
disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-
undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut tidak sah menjadi
undang-undang.
Jawaban e
• Baca UUD 1945 pasal 5 ayat (1); pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
4. Amandemen UUD 1945 yang keempat ditetapkan dan disahkan dalam sidang umum MPR, pada:
a. 10 Agustus 2001
b. 10 September 2001
c. 10 Agustus 2002
d. 18 Agustus 2002
e. 19 Oktober 2002
Jawaban c
• Amandemen adalah proses perubahan terhadap ketentuan dalam sebuah peraturan, baik berupa penambahan maupun pengurangan/penghilangan ketentuan tertentu. Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 kali. Keempat tahap amandemen tersebut adalah sebagai berikut:
1) Amandemen pertama dalam sidang umum MPR pada 19 Oktober 1999, yang menyangkut persoalan pokok antara lain: perubahan tentang masa jabatan presiden dan hak prerogative presiden
2) Amandemen kedua dalam sidang tahunan MPR pada 18 Agustus 2000, yang menyangkut persoalan pokok antara lain: tentang pemerintahan daerah, yang kemudian menjadi amanat dan dasar pelaksanaan otonomi daerah.
3) Amandemen ketiga dalam sidang tahunan MPR pada 10 November 2001, yang menyangkut persoalan pokok antara lain: kedaulatan rakyat, pemilihan presidan dan wakil presiden secara langsung, pemilihan umum, mahkamah konstitusi.
4) Amandemen keempat dalam sidang tahunan MPR pada 10 Agustus 2002, yang menyangkut: komposisi keanggotaan MPR, pemilu presiden dan wakil presiden, dan tentang presiden dan wakil presiden yang tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatan secara bersamaan.
Amandemen ke-3 dan ke-4 kemudian menjadi amanat dan dasar pelaksanaan Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada pemilu tahun 2004
5. Apa kepanjangan dari BPUPKI?
