KlikBondowoso.Com - Adanya permasalahan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso, benar-benar ditanggapi serius oleh DPRD Bondowoso.
Adanya permasalahan pupuk ini, telah disuarakan oleh masyarakat luas. Mulai dari LSM Berdikari pimpinan Hery Masduki sampaai PC PMII Bondowoso.
LSM Berdikari melaporkan dugaan penyelewengan distribusi pupuk ke Polda Jatim. Sedangkan PC PMII melakukan aksi demo ke Pemkab Bondowoso dan DPRD.
Sebagai tindaklanjut, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang Kelangkaan dan Penyimpangan Harga Pupuk Bersubsidi di Bondowoso, pada Tahun 2022.
Pada Selasa, 20 September 2022 Pansus mengadakan Rapat Kerja dengan mengundang berbagai stakeholder.
Hadir Kepala Dinas Pertanian Hendri Widotono, Kadiskoperindag Sigit Purnopo, Asisten 2 Abd. Rahman. Kabag Ekonomi Rahmatullah, Kasatreskrim dan Kasi Intel Kejari Bondowoso.
Baca Juga: Ketua DPRD Bondowoso Bersama Pansus Sidak Distributor Pupuk Bersubsidi, Urai Kelangkaan Pupuk
Rapat kerja yang digelar Pansus itu langsung dipimpin Ketua DPRD Bondowoso H Ahmad Dhafir. Berikutnya dilakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke berbagai gudang distributor di hari yang sama.
Berikut anggota Pansus Kelangkaan Pupuk dan Penyimpangan Harga Pupuk Bersubsidi :
1. Ketua Pansus : H. Andi Hermanto, S.Sos
2. Wakil Ketua A. Mansur MH.
Anggota :
1. H. Tohari S.Ag
2. H. Sutriyono S.Ag, MM.H
3. H. Mahfidz, S.Ag
4. H. Zaki Imron Humaidi S.H.I
5. Bambang Suwito
Baca Juga: Ferdy Sambo Ngotot Ajukan Banding Usai Dipecat Tidak Hormat, Ini Hasilnya
6. H. Barri Sahlawi Zain, M.Si
7. H. Syaiful Bahri
8. Kukuh Rahardjo ST., MMT
9. Basriyanti
10. Ketut Yudi Kartiko, S.Pi
11. Drs. Budi Hartono
12. H. Setyo Budi, S.Pd, MH
Ketua DPRD Bondowoso H. Ahmad Dhafir mengatakan, Pansus Kelangkaan Pupuk dan Penyimpangan Harga Pupuk ini dibentuk DPRD untuk mengurai carut-marut pupuk.
"Ada anggaran subsidi yang sangat besar untuk pupuk, tentunya pemerintah tidak akan sembarangan mengalokasikan pupuk ini. Kami (DPRD) berkomitmen mengurai persoalan pupuk di Bondowoso agar pupuk tidak langka dan petani bisa menikmati subsidi," terang H. Ahmad Dhafir.***